kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius mau mengungkap surat keterangan lunas (skl)terhadap badan penyehatan perbankan nasional (bppn), maka yang juga mesti dimintai keterangan merupakan para pejabat bppn di saat tersebut (2002-2004).
merekalah dan mengusulkan dan melelang murah aset negara. kpk mesti memanggil para ketua bppn dan deputi-deputi bppn yang diduga merupakan otak dari skl atau realese and discharge ini, kata anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda Jazz
- Menghilangkan bekas jerawat
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
merekalah dan berhubungan melalui para konglomerat ketika tersebut. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah untuk dibuat release and discharge dengan recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat itu. audit forensik serta dibutuhkan untuk mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.